Apabila kita berbicara mengenai aktivitas mahasiswa, seolah-olah wujud konfliknya antara isu-isu ?besar? dan ?kecil?. Isu-isu besar seperti masalah politik nasional atau mancanegara. Aktivis mahasiswa memaknai perlunya mengangkat isu-isu nasional. Sebab, mahasiswa merupakan conscience masyarakat, bakal menjadi pemimpin di masa depan, dan pemegang estapet gerakan kebenaran.

Pada waktu bersamaan, mereka dikritik mengabaikan isu-isu yang penting untuk mahasiswa. Kritikan ini bukan saja datang dari pada pihak yang terancam dengan aktivisme ?isu-isu besar? mereka, tetapi juga oleh ?isu-isu kecil?.

Pertama, isu-isu ?kecil? ini penting karena melibatkan kebijakan mahasiswa. Seperti pepatah Melayu, ?Kuman di seberang laut nampak, gajah di hadapan mata tak kelihatan?. Dalam situasi hari ini apabila mayoritas besar mahasiswa yang kurang berminat dengan isu-isu politik nasional atau mancanegara, sebaiknya mengambil hal-hal yang melanda diri mereka sendiri di kampus.

Kedua, perjuangan isu-isu ?besar? harus dihormati sebagai salah satu dari hak mahasiswa. Sebagian pihak, apabila dikatakan mahasiswa di luar negari diberi kebebasan, akan memberi alasan bahwa mahasiswa di Indonesia tidak matang dan kurang greget.

Sekiranya negara kita sudah maju dan melangkah ke hadapan, tidak mustahil mahasiswa diberikan kebebebasan untuk terlibat dalam politik sebagaimana pemimpin-pemimpin negara kita pada waktu mereka masih lagi mahasiswa? Keterlibatan mereka di dalam politik dan aktivitas tidak pula mendatangkan isu-isu keselamatan kepada negara ? selain dari kebanyakannya adalah menyumbang kepada perjuangan diri mereka sendiri.

Tuduhan bahwa mahasiswa dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu apabila mereka bersuara mengenai isu-isu ?besar? menunjukkan ketidakmatangan naratif kritis terhadap aktivitas mahasiswa. Seolah-olah itu sajalah kemampuan mahasiswa ? sama ada untuk belajar atau untuk menjadi boneka ? tanpa mengakui kebolehan mahasiswa untuk menilai sendiri sesuatu isu mengikuti kebolehan dan idealisme mereka.

Pada masa yang sama, apabila aktivis mahasiswa dapat meluaskan gagasan perjuangan mereka, akan lebih ramai dan kritis. Mahasiswa harus memberi keyakinan bahwa mereka bukan hanya memperjuangkan isu-isu politik yang kelihatan tidak relevan tetapi isu-isu kebijakan yang sesuai tuntutan reformasi yaitu perubahan menuju perbaikan, bukan perubahan menuju kerusakan.

Bergerak Tuntaskan Perubahan.

*Mahasiswa Fakultas Perikanan Unlam komunitas Penulis EWA?Mco

Perilaku korupsi bisa diindikasikan dari berbagai perspektif. Menurut perspektif keadilan atau hukum, korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Mengambil secara tidak jujur ?milik? publik untuk kepentingan dirinya sendiri.

Korupsi adalah tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Dalam pandangan awam, mengambil hak orang lain, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap atau melakukan penyuapan.

Korupsi, konon telah mengakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Melakukan korupsi tidak lagi malu dan tidak merasa berdosa. Padahal ditinjau dari perspektif apa pun, baik agama dan norma, korupsi sangat tercela dan dilarang oleh agama.
Agama tidak lagi dijadikan pembingkai diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Malahan, justru dilacurkan demi mengeruk kekayaan dan memperkaya diri, kelompok dan golongan. Kondisi ini, berbeda dengan negara-negara Barat yang tingkat korupsinya relatif kecil.

Orang-orang disana, seperti di Perancis, apabila diindikasikan korupsi meskipun belum terbukti, jika menjabat di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah mengundurkan diri karena malu dan punya harga diri. Korupsi menjadi barang tabu dan menakutkan. Padahal Perancis adalah negara sekuler, tapi korupsi tidak mendapatkan tempat yang terpuji.

Dalam pemberantasan korupsi, sudah selayaknya, lembaga-lembega peradilan, penegak hukum di negeri ini, membuktikan bahwa mereka bisa menegakkan hukum. Ataukah mereka bangga tidak bisa menegakkan hukum? Entahlah. Aneh juga, padahal para penegak hukum, disamping orang-orang beragama, adalah tamatan institusi pendidikan hukum. Jangan-jangan, kurikulumnya perlu dikaji ulang.

Sudahkah lembaga peradilan memenuhi rasa keadilan bagi publik? Anda sudah tahu jawabannya. Sekalipun demikian, publik berharap dan selalu berharap, kasus korupsi segera terungkap, para penegak hukum mampu membuktikan, bisa menghukum para koruptor, koruptor harus bertanggung jawab atas perbuatannya di muka pengadilan, sehingga hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi harus dipahami sebagai langkah maju dalam membangun bangsa yang bersih dan berwibawa. Proses penegakan hukum harus diawali dari kesungguhan pemerintahan, tidak sebatas jargon saja. Sebab, pada intinya adalah persoalan keberanian dan nyali. Jangan lagi, masyarakat semakin tidak percaya terhadap proses-proses penegakan hukum yang masih sangat bobrok.

Untuk itu perlu ada fungsi pengawasan yang ketat dari berbagai unsur masyarakat. Satunya, adalah Gerakan Mahasiswa. Mahasiswa harus mampu menjadi jembatan untuk memantau, mengawasi, dan bertindak melawan korupsi dan koruptor. Gerakan Mahasiswa perlu digalang sekuat mungkin. Dalam konteks pemberantasan korupsi, jangan sampai justru menjadi pemicu maraknya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejarah telah membuktikan, Gerakan Mahasiswa memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perubahan dilandasi nilai dan sikap idealisme untuk menuju ke arah perbaikan. Semoga.

Bergerak Tuntaskan Perubahan.